Begini Penjelasan Lengkap dari Wiranto Perihal Ormas Bertentangan Pancasila

Organisasi masyarakat yang rupanya menganut, memaksimalkan, serta mengancam ajaran atau mengerti yang berlawanan dengan Pancasila, bisa dibubarkan.

Hal itu mengacu pada Hukum Pemerintah Substitusi Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 perihal Organisasi Kemasyarakatan yang disetujui Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

Segera, seperti apa yang dievaluasi sebagai ‘bertentangan dengan Pancasila’?

“Yang dimaksud berlawanan dengan Pancasila, ya jelas saja. Indonesia itu NKRI, mengikuti demokrasi, ada persatuan. Lalu, seumpama ada Organisasi masyarakat yang bilang ‘Kami enggak sepakat nasionalisme dan demokrasi’. Nah itu berlawanan enggak? Ya iyalah,” ujar Menteri Koordinator Politik Aturan dan Keamanan Wiranto dalam acara pembicaraan di Galeri Nasional, Jakarta Sentra, Kamis (13/7/2017).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahi, kementerian yang mengasih izin ormas, memiliki hak mencabut izinnya.

Ada dua kementerian yang mempunyai hak itu, adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Aturan dan HAM.

Ketentuan ini disebut ‘contrarius actus’. Dua kementerian hal yang demikian akan meneliti dan menelaah apakah ormas hal yang demikian menyimpang dari paham Pancasila atau tak.

Seandainya menurut kajian serta pembicaraan dengan pihak berkaitan menyuarakan ormas itu menyimpang, karenanya izinnya dicabut. Ormas hal yang demikian dibubarkan.

“Indikatornya mudah saja. Sila kesatu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya diperhatikan Ormas itu ateisme bukan? Apabila iya, ya cabut. Sila ketiga juga seumpama, Persatuan Indonesia. Ormasnya bilang berharap keluar saja buat negara baru. Ya dibubarkan,” ujar ia.

Direktur Perancangan Perundang-undangan Kementerian Aturan dan HAM Dahana Putra berujar, dalam memutuskan sebuah ormas berlawanan dengan Pancasila, kementerian berkaitan akan berkonsultasi dengan beberapa pihak terpenting dulu.

Seperti yang dikutip dari berbagai sumber juga, kedepannya diharapkan polri bisa bertindak tegas karena sekarang sudah ada perppunya dan hal tersebut diatur dalam Pasal 61 Perppu 2/2017 yang berisi “Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait”

Sekian dulu berita politik yang kami tulis kali ini. Tetap di liberaturpreis.org

Leave a Reply