BP Batam, Batam lebih baik begitu kawasan perdagangan bebas

Batam lebih baik begitu kawasan perdagangan bebas

Pemerintah pusat diminta untuk memainkan peran aktif dalam memulihkan pengembangan Batam sebagai kawasan industri teknologi tinggi di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, pulau yang ditunjuk sebagai zona perdagangan bebas (Free Trade Zone / FTZ) ini diharapkan dapat bersaing dengan Singapura.

Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Enny Sri Hartati Institute untuk pembangunan ekonomi dan keuangan (Indef), mengatakan bahwa masih ada gesekan antara Batam badan usaha dan pemerintah kota Batam dalam mengelola kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas. Hal ini dianggap untuk membuat Batam tidak tumbuh secara optimal.

“Sebagai amanat dari undang-undang Nomor 44 tahun 2007, otoritas BP Batam sebagai manajer Batam, Rempang dan Galang (Barelang) daerah yang FTZ harus menegaskan. Otoritas lain dan tupoksi badan-badan lain yang berkaitan dengan pengembangan FTZ Batam dapat dilakukan dalam satu lembaga pendidikan yaitu BP Batam, “katanya di Jakarta, Kamis (08/08/2017).

 

Enny menjelaskan bahwa dalam undang-undang Nomor 44 tahun 2007, BP Batam ditugaskan untuk mengembangkan dan mengontrol perkembangan Pulau Batam sebagai kawasan industri, peningkatan aktivitas angkut kapal dan mengatur perizinan penanaman.

Aturan yang sama juga kewenangan BP Batam mencakup tiga aspek seperti manajemen aset tanah untuk pembangunan infrastruktur dan manajemen, dan layanan investasi.

“Tetapi dalam prakteknya, tugas dan wewenang tidak berjalan lancar karena munculnya dua orang kapten dalam pengelolaan daerah, yaitu BP Batam dan pemerintah kota Batam,” katanya.

Sementara wacana untuk mengubah Batam dari FTZ untuk khusus ekonomi zona (KEK), Enny mengatakan jika status Batam FTZ masih diperlukan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional.

Karena menurut dia, manfaat dari FTZ jauh lebih besar daripada KEK, terutama dalam hal pajak, daya saing, mengurangi investasi, ekspor dan biaya logistik dan pendapatan devisa.

“Apa yang dibutuhkan sekarang adalah revitalisasi FTZ dengan menambahkan insentif untuk meningkatkan daya saing daripada mengubahnya menjadi KEK.” FTZ berorientasi kepada kepentingan nasional yang berdampak pada pembangunan daerah, sementara KEK hanya efektif memecahkan kelembagaan dan masalah regional-berorientasi, “jelasnya.

Oleh karena itu, Enny berkata, polemik mengenai pengelolaan Pulau Batam harus dihentikan. Area perdagangan bebas seperti Batam harus dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat melalui orang-orang profesional dan dengan integritas.

“Fitur ini diyakini mampu membuat Batam kembali ke tujuan yang semula menjadi kawasan industri kompetitif dan mampu merespon permintaan pasar, dengan demikian bersaing di Asia Pasifik,” katanya.

Kembali kota Batam ke fungsi awal sebagai kawasan perdagangan bebas

-Polemik sengketa Batam perusahaan Agency (BP Batam) dengan pemerintah kota Batam dalam mengelola kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) masih terjadi.

Direktur Eksekutif INDEF (lembaga pembangunan ekonomi dan keuangan), Enny Sri Hartati menjelaskan Batam yang masih Free Trade Zone (FTZ).

Oleh karena itu, Enny berharap pemerintah harus mengembalikan status untuk meningkatkan investasi domestik.

“Pemerintah diharapkan untuk mengembalikan Batam sebagai kawasan industri untuk teknologi tinggi yang dapat bersaing di wilayah Asia Pasifik,” kata Hartati Enny Sri, Direktur Eksekutif INDEF (lembaga pembangunan ekonomi dan keuangan) di Quo Vadis Batam, Jakarta, Rabu (9 / 8 tahun-2017).

Enny dijelaskan sebagai amanat dari undang-undang No.44 tahun 2007, otoritas BP Batam sebagai manajer Batam, Rempang dan Galang (Barelang) yang FTZ harus diperkuat. Salah satu cara untuk memberikan otoritas penuh kepada BP Batam.

Dibaca: Selamat datang ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipasang di Booth Lexus

“Kewenangan dan tupoksi badan-badan lain yang terkait dengan pengembangan Batam FTZ dapat dilakukan dalam satu lembaga pendidikan hanya BP Batam,” kata Enny.

Di bawah undang-undang No.44 tahun 2007, sesuai dengan Keppres No.41 tahun 1973, diberikan BP Batam untuk mengembangkan dan kontrol perkembangan Pulau Batam sebagai kawasan industri.

BP Batam juga mengatur aktivitas angkut kapal, rencana dan mempertahankan Batam infrastruktur dan fasilitas, dan mengelola investasi lisensi.

Dibaca: KO Rupiah pagi ini di tempat perdagangan

Aturan yang sama juga kewenangan kepada BP Batam mencakup tiga aspek: tanah (termasuk hak pengelolaan, penunjukan, penggunaan lahan dan hibah tanah wajib tahunan), layanan pengembangan dan pengelolaan, dan investasi infrastruktur.

“Dalam praktek, tugas dan wewenang tersebut tidak berjalan lancar karena munculnya” dua orang Kapten “dalam pengelolaan daerah, yaitu BP Batam dan pemerintah kota Batam,” kata Enny.

Leave a Reply