Indonesia akan Konfirmasi Dokumen 1965 kepada Pemerintah AS

Pemerintah Indonesia pekan ini dikejutkan dengan dibukanya dokumen-dokumen rahasia milik pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait peristiwa Gerakan 30 September1965 dan serangkaian peristiwa sesudahnya yang dideklasifikasi atau dibuka pada publik Selasa (17/10) lalu.

Menhan Ryamizard Ryacudu di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (19/10) menyebutkan juga akan bertanya hal semacam ini dengan segera pada Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis dalam pertemuan beberapa menteri pertahanan dunia di Filipina 25 Oktober yang akan datang.

” Ya tentu saya tanyalah. Bila kelak saya ke Amerika tentu saya tanyakanlah. Atau kelak saya panggil duta besar Amerika untuk menerangkan. Tidak kita diemin demikian saja. Tapi kita juga ‘gak nuduh juga, ” tandas Ryamizard.

Ryamizard kurun waktu dekat ini akan bertanya hal semacam ini pada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan.

” Kelak saya bertanya dahulu dengan dubes. Saya seringkali makan-makan dengan dia. Kan juga saya kelak ketemu di Amerika (dengan Menhan), kelak saya bertanya ini bagaimana sich? Baik-baik ajalah. Yang seperti gitu kita dapat ngorek, tapi bila maksa ‘gak ingin dia, ” paparnya.

Menteri koordinator bagian Politik Hukum serta keamanan Wiranto mengungkap, dokumen tragedi 1965 yang di buka oleh pihak Amerika Serikat tidak dapat demikian saja jadikan referensi maupun bahan penyelidikan oleh Pemerintah Indonesia.

” Ada dokumen dari Amerika Serikat atau dari manapun tidak dan merta dokumen itu kita menjadikan sisi dari satu sistem penyelidikan. Pastinya butuh satu usaha untuk yakini benar apakah beberapa informasi dari luar negeri dapat jadi sisi dari usaha pembuktian-pembuktian itu, ” tutur Wiranto.

Baca Juga: Cara Mencetal Dokumen

Pemerintah Indonesia lanjut Wiranto sudah setuju penyelesaian masalah pelanggaran HAM tragedi 1965 tidak dengan sistem hukum atau non yudisial.

” Di Polhukam telah berulang-kali lakukan rapat koordinasi. Bagaimana langkahnya merampungkan itu? Dengan komnas HAM juga kita rapat. Namun apa yang berlangsung kalau, peristiwa yang telah berlangsung demikian lama menimbulkan satu banyak analisa tentang problem itu ya. Hingga untuk masuk dalam sistem yudisial benar-benar begitu susah. Hingga saat itu kita untuk menghindar terjadinya friksi di orang-orang yang mengganggu keadaan sekarang ini jadi lalu kita setujui dengan non yudisial, ” imbuhnya.

Koordinator umum International People Tribunal (IPT) 1965 Nursyahbani Katjasungkana pada VOA menyebutkan dokumen ini menerangkan ada support dari pemerintah Amerika pada bekas Presiden Soeharto untuk lakukan pemusnahan pada beberapa orang PKI serta mereka yang dituduh PKI.

” Paling tidak dari dokumen itu tak ada bukti kalau Amerika ikut serta dalam pembunuhan beberapa Jenderal. Tapi ada bukti kalau Amerika menolong Soeharto untuk lakukan pemusnahan PKI serta beberapa orang yang dipandangp PKI, ” ungkap Nur.

Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC), sisi dari Tubuh Administrasi Rekaman serta Arsip Nasional AS (NARA), mempublikasikan arsip-arsip rahasia ” Jakarta Embassy Files ” yang di buat pada periode 1964-1968. Arsip ini di produksi oleh Kedutaan Besar AS yang berkedudukan di Jakarta. Dalam periode ini, ada dua duta besar AS yang sempat bertugas, Howard P. Jones (1958-1965) serta Marshall Green (1965-1969).

Leave a Reply